Lampung PWK ,- Terkait biaya Pembinaan PKK Kecamatan Merbau Mataram yang dilaksanakan di balai desa Talang Jawa pada tanggal 18 Desember 2023 yang lalu. Dan menelan biaya 2,6 juta yang dipungut dari setiap desa yang ada di Merbau Mataram oleh Ketua Tim PKK Kecamatan, Mutia Erlina Arisand dan masuk ke rekening pribadinya, akhirnya membuat Kepala Inspektorat Anton Carmana S.E terperanjat.
Menurut Anton Carmana, pihaknya akan mempelajari kejadian sebenarnya dan akan segera berkoordinasi dengan PMD.
"Waduh!!, Trims infonya. Mohon maaf,kami harus pelajari dahulu pak. Iya,iya saya coba koordinasi dengan PMD." Jelas Anton Carmana via WatsApp selasa (02-01-2024).
Sebelumnya diberitakan bahwa pihak desa resah pasalnya untuk kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan Merbau Mataram pada tanggal 18 Desember yang dilaksanakan di balai desa Talang Jawa dan dihadiri Bunda Win, setiap desa diminta mengeluarkan anggaran sebesar 2,6 juta untuk mendukung kegiatan tersebut. Namum pihak Kecamatan atau Mutia Erlina Arisand tidak memberikan tanda terima (SPJ) terkait pengeluaran 2,6 juta tersebut. Mirisnya lagi dana untuk pembinaan PKK tersebut masuk ke rekening Pribadi Mutia Erlina Arisand.
"Iya kami jadi bingung, kegiatan pembinaan PKK itukan program PKK Kabupaten. Mestinya kabupaten yang menguarkan anggaran,bukan pihak desa. Dan parahnya lagi uang sebesar 2,6 juta yang diminta pengurus PKK kecamatan, masuk ke rekening Pribadi Ibu Camat dan kami tidak diberi tanda terima (SPJ) sehingga kami kesukitan mempertanggung jawabkan dana tersebut bila ada pemeriksaan. Kami khawatir akan jadi temuan. Dan kami pertanyakan juga, kenapa Pembinaan PKK di Kecamatan Tanjung Bintang hanya diminta 2,3 juta, tapi di Merbau Mataram diminta 2,6 juta. Jadi tidak sama seperti itu ya." Jelas salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Diketahui pada saat kegiatan pembinaan PKK tersebut panitia menyewa sound Sistem kursi, pembelian snack, nasi kotak dan narasumber dari kabupaten.
Sampai berita ini dimuat, Ketua PKK Kecamatan Merbau Mataram, Mutia Erlina Arisand dan Kepala Dinas PMD Lampung Selatan belum dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan. (Tim)
